Komite Eksekutif FIFA, Kamis (3/3/2011) malam WIB mengumumkan keputusan bagi PSSI. "PSSI harus menggelar sidang umum pada 26 Maret 2011 untuk memilih Komite Pemilihan dan mengadopsi electoral code berdasarkan standar electoral code FIFA. Komite Pemilihan selanjutnya akan melakukan pemilihan sebelum 30 April 2011," demikian pernyataan FIFA.
Standard Electoral Code FIFA dalam Pasal 9 menyebut bahwa kriteria calon yang memenuhi syarat harus diatur oleh aturan tersebut dan juga statuta asosiasi bersangkutan, serta tetap sejalan dengan statuta dan peraturan FIFA.
Dengan demikian, status Nurdin Halid sebagai mantan tahanan setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi, jelas tidak sesuai dengan statuta FIFA yang jelas-jelas melarang.
Namun begitu PSSI menilai bahwa keputusan FIFA tersebut tidak terkait dengan posisi pencalonan Nurdin Halid. Dikutip dari situs resmi PSSI, organisasi tertinggi sepakbola Indonesia itu menyatakan sebagai berikut:
"Hasil dari rapat Exco FIFA yang membahas rekomendasi dari sidang Komite Asosiasi sebenarnya sangat normatif untuk Indonesia."
"Terlalu berlebihan jika menganggap bahwa pemberlakuan kode pemilihan dan Standard Electoral Code FIFA itu kemudian dianalogikan sebagai isyarat FIFA terkait pencalonan Nurdin Halid, untuk menjadi ketua umum PSSI 2007-2011 pada kongres sebelum 30 April mendatang."
PSSi menerangkan bahwa Electroral Code FIFA memang menjadi rujukan dalam pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan komite eksekutif. Namun begitu itu bukanlah satu-satunya acuan.
"Electoral Code dan Standard Electoral Code memang mengatur segala sesuatunya tentang pencalonan Exco, termasuk ketua umum, baik menyangkut kriteria dan sebagainya".
"Berkaitan dengan kriteria, dalam Standard Electoral Code jelas disebutkan bahwa pengesahan Exco dipertimbangkan dari berbagai sumber. Selain Standard Electoral Code, rujukan lainnya adalah Statuta FIFA, Statuta PSSI dan regulasi-regulasi terkait baik dari FIFA maupun asosiasi."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar